Reformasi, Berakhirnya Masa Kelam Demokrasi di Indonesia

Mei 1998 menjadi titik kelam kemanusiaan di Indonesia, ada begitu banyak pertumpahan darah demi keadilan dan dijunjung tingginya kebebasan HAM. Reformasi yang menjadi puncak gelombang unjuk rasa saat itu, 12 Mei 1998 menjadikan tragedi dan beban sejarah yang luar biasa. Sudah lewat dua dekade, kasus-kasus orang hilang, perampokan, penjarahan, pemerkosaan hingga pembunuhan tak juga menemukan kepastian hukum. Seolah-olah semuanya berlalu begitu saja.

Dilansir dari Kompas Pedia, ada sekitar 6 agenda reformasi dimana Soeharto dan kroni-kroninya harus diadili, amandemen UUD 1945 yang bisa memperkuat demokrasi di Indonesia, penghapusan dwifungsi ABRI, pemberian otonomi daerah seluar-luasnya, penegakan supremasi hukum dan terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, tahukah kamu bagaimana sejarah reformasi di Indonesia? Mari kita ulas!

Kejatuhan Soeharto setelah 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia disebabkan oleh Gerakan mahasiswa, tekanan kapitalisme global, konspirasi dan perpecahan di elite penguasa dan mudurnya 14 menteri pada saat itu (Hari-Hari Terakhir Orde baru, 2015).

Tragedi Mei 1998 ialah tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang sangat panjang, dimana peristiwa ini menjadi titik mula perbaikan demokrasi dan kebebasan berpendapat yang sudah dibungkam selama 32 tahun oleh masa pemerintahan Orde Baru.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Tahukah kamu?

Sebenarnya peristiwa Mei 1998 bukan terjadi begitu saja, namun terjadinya krisis ekonomi hingga merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada 8 Juli 1997. Akhirnya, penurunan nilai tukar membuat efek domino yang menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Dilansir dari Tirto.id, struktur utang luar negeri negara ASEAN yang tercatat pada akhir tahun 1996, utang luar negeri pemerintah Indonesia mencapai 109,3 miliar dollar AS atau 48 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Angka ini jauh lebih besar daripada pemerintah Thailand yang mencapai 76,5 miliar dollar AS atau 43 persen dari GDP.

Penjarahan Masyarakat Tahun 1998, Arsip Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Krisis Moneter

Tahun 1998 silam akhirnya mulai muncul tanda-tanda krisis ekonomi, terlihat jelas ketika perekonomian Indonesia mulai rapuh dan tidak mampu mengatasi krisis moneter (keuangan). Akibat krisis ini, 786 pengembang anggota Real Estate Indonesia runtuh hingga mengakibatkan berbagai proyek strategis mengalami penundaan.

Krisis ini semakin nampak di masyarakat setelah terjadi pengetatan kebijakan keuangan. Sistem ekonomi Indonesia pun kelelahan dan sebanyak 16 bank harus dilikuidasi. Kehancuran perekonomian berdampak terhadap naiknya harga-harga bahan pokok makanan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri yang memicu terjadinya kerusuhan di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk menyelamatkan perekonomiannya, Indonesia meminta bantuan kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada Oktober 1997. Pinjaman angsuran pertama senilai tiga miliar dollar AS turun pada November 1997 beserta paket program pemulihan ekonomi yang disyaratkan IMF. Kepercayaan pasar dan dunia terus merosot, mengakibatkan kesepakatan itu ditegaskan dalam nota kesepakatan (letter of intent) yang ditandatangani Presiden Soeharto dan Direktur Pelaksana IMF, Michel Camdessus, 15 Januari 1998.

Kendati demikian, penandatanganan kesepakatan dengan IMF belum menemui titik terang untuk masalah ekonomi ini sebab IMF terkesan menunda pencairan bantuan kepada pemerintah RI. Pencairan pinjaman angsuran kedua senilai tiga miliar dollar AS pertengahan Maret 1998 diundur karena Indonesia dinilai belum melaksanakan reformasi.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Konflik Kepentingan Amerika Serikat di Tengah Krisis

Pengamat Ekonomi Rizal Ramli, Didiek Rachbini dan Pengusaha Probosutedjo menyatakan bahwa apa yang dikehendaki IMF di Indonesia tidak jelas. IMF menuntut macam-macam tapi pencairan dana bantuan yang dijanjikan sangat lamban. Hal ini disampaikan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) pada 16 Februari 1998.

Bukan tanpa alasan, namun Amerika Serikat meminta IMF untuk menunda pencairan ke Indonesia untuk melindungi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Akhirnya isu-isu seperti Pelanggaran HAM, penculikan aktivis hingga operasi militer di Aceh, Irian Jaya hingga Timor-Timur pun diangkat. Semua itu karena AS mengharapkan sistem ekonomi dan politik di Indonesia menjadi lebih transparan dan efisien.

Soeharto dipandang sebagai hambatan karena cenderung memproteksi keluarga dan orang-orang terdekatnya secara berlebihan (Peter Kasenda, Hari-Hari Terakhir Orde Baru, 2015).

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Pecahnya Kerusuhan di Indonesia

Kerusuhan di ibu kota terjadi pada 1974, 1996 dan 1998 selama masa pemerintahan Presiden Soeharto. Sebelum tragedi 1998, ada Peristiwa Malari pada 15 Januari 1974 ketika PM Jepang berkunjung ke Jakarta, dan Peristiwa 27 Juli 1996 ketika terjadi perpecahan Partai Demokrasi Indonesia.

Inilah yang menjadi catatan penting dimana DKI Jakarta menjadi kota yang paling sering mengalami kerusuhan sosial di Asia Tenggara ketika masa Orde Baru. Apalagi adanya pola yang sama, berawal dari pusat kota sebagai simbol kekuasaan, lalu diperluas ke tempat yang lebih simbolis untuk bertindak politis, seperti di jalan prototol. Namun, pada 1998 yang terjadi ialah seluruh kotamadya dan wilayah pinggiran Tangerang, Bekasi hingga Depok turut mengalami kerusuhan yang sangat parah.

Data Tim Relawan Kemanusiaan dan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 menyebutkan 1.250 orang meninggal akibat kerusuhan Mei 1998. Selain itu, terdapat 152 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di DKI Jakarta, Surakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Gerakan Mahasiswa yang Masif

Gerakan mahasiswa ialah peranan yang sangat besar untuk melengserkan rezim Orde Baru. Aksi mengkritik pemerintah terjadi dimana-mana hingga akhirnya mencapai puncaknya di Gedung MPR/DPR pada 18 Mei 1998, dimana seluruh mahasiswa yang hadir dari berbagai daerah bisa memasuki area gedung dan menaiki atap gedung mewah tersebut.

Dilansir dari Kompas Pedia, awalnya gerakan mahasiswa cukup diragukan. Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai mahasiswa kurang peka terhadap krisis ekonomi dan politik yang terjadi. Ini disebabkan oleh depolitisasi mahasiswa yang terjadi dalam 30 tahun terakhir.

Kendati demikian, ada pengecualian dari Senat Mahasiwa UGM yang mengadakan referendum tentang pencalonan presiden. Hal itu bisa terjadi karena ada faktor-faktor di luar kampus yang ikut mempengaruhi, seperti kebebasan ilmiah, berorganisasi dan ruang gerak bagi aktivitas intelektual di Yogyakarta cenderung lebih longgar (Kompas, 14/1/1998).

Sejak pertengahan tahun 1997 ketika krisis ekonomi terjadi, Gerakan Mahasiswa seperti di ITB hampir tiap minggu mengadakan mimbar bebas di Kampus Ganesha. Berbagai model aksi pun dilakukan mulai dari pidato atau orasi hingga pertunjukan teaterikald. Aksi yang paling fenomenal ialah pada 10 Maret 1998 ketika mahasiswa ITB mengadakan Sidang Umum Tandingan saat para wakil rakyat menyatakan menerima pidato pertanggungjawaban Presiden di Senayan, DKI Jakarta. Sidang tandingan ini pun mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu hasil kesimpulannya ialah menolak pertanggungjawaban Presiden.

Aksi inilah yang akhirnya seperti virus yang menjalar cepat ke berbagai kampus di Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi. Akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat keamanan di sejumlah wilayah, aksi-aksi mahasiswa terjadi menjadi fenomena politik paling mempesona dan menggelegar di awal tahun 1998.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Aksi-aksi mahasiswa 1998 dinilai berbeda dengan aksi mahasiswa tahun 1966. Perbedaan tersebut terletak pada kejelasan visi perjuangan dan sifat kemurnian gerakan yang independen tanpa dimotori pihak-pihak tertentu. Fenomena menarik lainnya, aksi mahasiswa justru mendapat dukungan dari pihak kampus yang selama Orde Baru menjadi alat pembatas ruang politik mahasiswa. Dalam aksi yang digelar mahasiswa UI pada Maret 1998, beberapa Guru Besar, bahkan mantan Rektor UI, Prof Mahar Mardjono, tampak berbaur dengan mahasiswa.

Sebelumnya, pada tanggal 5 dan 11 Februari 1998, para mahasiswa UGM mampu menghadirkan mahasiswa se-Yogyakarta sampai 30.000 orang. Dalam aksi itu turut hadir mantan Rektor UGM, Prof Dr Teuku Jacob, mantan Rektor UNS Prof Dr Koento Wibisono, dan sejumlah dosen terkemuka antara lain seperti Dr Amien Rais, Dr Riswanda Imawan, dan Dr Afan Gaffar.

Mahasiswa se-Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) mendatangi Gedung MPR/DPR, Mei 1998, menuntut reformasi dan Presiden Soeharto mundur.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Tragedi Trisakti

Tragedi Trisakti menjadi gerakan mahasiswa yang menguatkan visi penggulingan Presiden Soeharto, dimulai pada aksi damai ribuan mahasiswa Universitas Trisakti di dalam kampus pada 12 Mei 1998. Aksi yang direncanakan berlanjut di Gedung MPR/DPR berubah di depan kantor Walikota Jakarta Barat akibat dihadang aparat.

Aksi ini berlangsung tenang hingga para mahasiswa diusulkan kembali ke dalam kampus. Saat mahasiswa membubarkan diri, terjadi tembakan dari arah belakang barisan mahasiswa. Situasi menjadi panas, mahasiswa berlarian menyelamatkan diri ke dalam gedung-gedung di kampus. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata dilemparkan ke dalam kampus.

Korban pun mulai berjatuhan, empat mahasiswa Trisakti gugur dalam perjuangan ini karena tewas oleh tembakan aparat. Mereka adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie. Sementara korban luka berat di bawa ke RS Sumber Waras. Gugurnya mahasiswa Trisakti ini menyusul Moses Gatutkaca yang tewas dengan kepala luka dalam unjuk rasa di UGM Yogyakarta pada 8 Mei 1998.

Tragedi Trisakti pun membuat mahasiswa naik pitam hingga akhirnya memicu solidaritas yang semakin kuat, hingga pada 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa dari puluhan perguruan tinggi di Jabodetabek menjalankan aksi di Gedung DPRD dan menuntut Sidang Istimewa dilaksanakan secepat mungkin.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Dukungan Sultan Hamengku Buwono X

Di hadapan hampir sejuta warga Yogyakarta dan sekitarnya pada 20 Mei 1998, Sultan Hamengku Buwono X membacakan maklumat yang berisi ajakan pada masyarakat Yogyakarta dan seluruh rakyat Indonesia mendukung Gerakan Reformasi. Pembacaan maklumat Sultan HB X itu dilakukan di depan Pagelaran Keraton, Yogyakarta. Paku Alam VIII pun turut menghadiri pembacaan maklumat ini.

Kejadian ini pun semakin parah dimana mahasiswa dan rakyat turun ke jalan di berbagai kota pada 20 Mei 1998. Sekitar 500.000 massa memadati alun-alun utara Kraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan siap berdiri di barisan depan Bersama rakyat untuk memperjuangkan reformasi. Sementara itu 50.000 mahasiswa masih menduduki Gedung MPR/DPR di Jakarta.

Presiden Soeharto pun didesak mundur setelah 14 menteri bidang Ekuin yang dipimpin oleh Ginandjar Kartasasmita selaku Menko Ekuin atau Kepala Bappenas mengadakan pertemuan di Gedung Bappenas dan menyatakan pengunduran diri dari kabinet dalam bentuk surat. Pada 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB, Soeharto menyatakan mundur.

Arsip 1998 dari Aliansi Jurnalis Independen, Rully Kesuma

Masuknya Era Reformasi

Pernyataan pengunduran diri 14 menteri dan pernyataan mundur Soeharto ini menyatakan masuknya Indonesia pada masa pemerintahan transisi di Era Reformasi.

Dalam kesaksian BJ Habibie, saat dilantik sebagai presiden baru Ia “dibiarkan” tanpa disapa oleh Soeharto meski sudah mengejar dari Cendana sampai Istana Merdeka. “Presiden Soeharto, manusia yang sangat saya hormati, cintai, dan kagumi, ternyata menganggap saya seperti tidak pernah ada..” (LITBANG KOMPAS).

“Jika harus mengubah tatanan baru, Indonesia tidak lagi membutuhkan Reformasi Jilid II, Indonesia butuh revolusi. Mahasiswa hari ini tidak perlu digadang-gadang melakukan apa yang dilakukan mahasiswa di tahun 1998. Mahasiswa perlu berjuang di atas kebenaran dan keadilan.Tidak ada kata selamat untuk Peringatan Reformasi, salam duka atas matinya kemanusiaan di Indonesia saat itu, salam duka kepada seluruh korban yang gugur dalam Reformasi Indonesia tahun 1998.” -IMR-

Sumber:

“Sejarah Peristiwa Mei 1998: Titik Nol Reformasi Indonesia”. Kompaspedia. 12 Mei 2021. 20 Mei 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-peristiwa-mei-1998-titik-nol-reformasi-indonesia>.

“Sejarah 12 Mei 1998 (Sejarah Reformasi)”. Humas Trisakti. 20 Mei 2021. <http://humas.trisakti.ac.id/museum-tragedi-12-mei-1998/sejarah>.

“IGGI dan Asal-Usul Utang Luar Negeri Indonesia”. Tirto.id. 20 Februari 2018. 21 Mei 2021. <https://tirto.id/iggi-dan-asal-usul-utang-luar-negeri-indonesia-cEW3>

Share to your beloved people

Leave a Reply

twenty − nineteen =