Perubahan Jadi Lembaga Mandiri, Inilah Sejarah Hari Kejaksaan

Hari Kejaksaan atau Hari Bhakti Adhyaksa diperingati setiap tanggal 22 Juli. Tahun ini menjadi perayaan Kejaksaan RI yang ke-61, lho. Dilansir dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), tema tahun ini ialah “Berkarya untuk Bangsa”. Tema ini selaras dengan keikutsertaan Kejaksaan RI dalam menanggulangi penyebaran dan perkembangan Covid-19.

Kegiatan Kejaksaan RI Dalam Perayaan Tahun Ini

Salah satu upaya ini ialah dilakukannya sumbangan alat-alat kesehatan dan juga paket sembako, juga paket lainnya yang akan diserahkan kepada penerima. Selain itu, tahun ini kegiatan yang diadakan ialah Vaksinasi Covid-19 untuk anak usia 12 tahun dan juga remaja, dewasa masyarakat umum hingga para pegawai dan keluarga besar Adhyaksa di Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa.

“Ini adalah tahun kedua kita memperingati Hari Bhakti Adhyaksa secara istimewa, karena kita peringati dalam suasana penuh keterbatasan dan keprihatinan akibat pandemi COVID-19. Kejaksaan sebagai alat negara tentunya turut terpanggil bahu membahu mengerahkan segenap sumberdayanya mengatasi wabah COVID-19,” jelas Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, melansir Tirto.id.

Sejarah Hari Kejaksaan RI

Hari Bhakti Adhyaksa ternyata adalah hari ulang tahun atau peringatan berdirinya Kejaksaan RI. Nah, sejarah Kejaksaan dimulai sejak Kerajaan Majapahit.

Pemerintahan Majapahit ini memiliki semacam sistem pengadilan dengan “dhyaksa” yang tugasnya menangani masalah peradilan, lho.

Jaksa sendiri berasal dari bahasa sansekerta. Kalau istilah adhyaksa ini adalah hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa.

Kejaksaan mulai berdiri sebagai lembaga yang mandiri pada tanggal 22 Juli 1960 atas dasar Surat Keputusan Presiden RI No.204/1960. Jadi, momen bersejarah inilah yang ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa.

Beberapa Kali Melakukan Perubahan

Aturan susunan organisasi dan tata laksana kerja di kerjaksaan sendiri pernah mengalami beberapa kali perubahan, lho. Pertama, terjadi di awal tahun 90-an, yaitu saat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991.

Saat era reformasi, kejaksaan kembali memperbaiki diri supaya menjadi lembaga mandiri yang bebas dari intervensi. Makanya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 pun diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Nah, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kejaksaan R.I merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Oh iya, kejaksaan sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis ini punya kedudukan sentral, lho, dalam penegakan hukum. Hanya kejaksaan lah yang bisa menentukan suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak atas alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Masa reformasi sendiri memiliki peran bagi kejaksaan dimana ada bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk pembagian peran dan tanggung jawab. Tentu saja, lembaga-lembaga baru yang bertanggung jawab ini menjadi mitra kejaksaan dalam memberikan keadilan serta memerangi tindak pidana lainnya.

Jadi, siapa yang cita-citanya jadi Jaksa, nih?

Sumber:

https://tirto.id/tema-hari-kejaksaan-ri-2021-sejarah-hari-bhakti-adhyaksa-22-juli-ghVB

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3

Share to your beloved people

Leave a Reply

two + twelve =