Peringati Hari Anak Nasional, Kesejahteraan Anak Harus Diperhatikan

Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Hari ini ialah momentum untuk menjalani visi dan misi yang penting bagi kemajuan anak-anak, dimana berbagai strategi dilakukan sebagai upaya meningkatkan hak asasi dan kehormatan pada anak-anak.

Tidak hanya itu, peningkatan kesadaran seluruh komponen masyarakat tentang anak yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa ini pun dilakukan. Upaya ini dilakukan sekaligus untuk mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia (orang tua, masyarakat, pemerintah) agar turut melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Hal ini tentunya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu melakukan upaya perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dukungan yang Bisa Dilakukan?

Perkembangan anak sangatlah penting, mewujudkan lingkungan yang berkualitas tentunya perlu dilakukan. Tidak lupa untuk membangun karakter anak melalui peningkatan pengasuhan keluarga, sebab keluarga adalah lembaga pertama dan utama sebagai pemberi Pendidikan pada anak.

Nilai-nilai yang perlu ditanamkan, seperti nilai keagamaan, kebangsaan, empati, peka teknologi, mudah meresap ilmu pengetahuan, paham akan budaya dan kesenian, hingga menjadi anak yang gesit di bidang yang mereka gemari, juga menjadi anak yang bertanggung jawab.

Keluarga dan negara juga harus menjamin kesejahteraan anak dengan meghormati hak-hak anak, dimana anak mendapat jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan tanpa adanya diskriminasi. Peran pemerintah sangatlah diperlukan karena angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi (Dilansir dari pikiranrakyat.com, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebanyak 27,55 juta orang).

Maka, anak-anak perlu dibekali keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan jiwa dan semangat kebangsaan serta kesegaran jasmani agar tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbudi luhur, bersusila, cerdas dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pelanggaran Hak Anak

Kendati demikian, tahukah kamu bahwa pelanggaran hak anak telah meningkat setiap tahunnya? Dilansir dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa pada tahun 2018 saja sudah tercatat terdapat 4885 kasus pelanggaran terhadap hak anak.

Angka ini tentunya naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 4579 kasus. Pada 4885 kasus ini terdapat kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) hingga menjadi kasus dengan dengan jumlah tertinggi, dimana jumlah 1434 kasus terjadi di sepanjang tahun 2018.

Permasalahan yang kerap muncul berkaitan dengan kasus ABH, dimana tidak ada konsistensi terhadap penggunaan istilah atau terminologi dalam penegakan hukum. Jadi, respon kebijakan tentang isu yang sama pun maknanya akan menjadi rumit.

Selain itu, ada perbudakan pada anak yang jelas menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Menurut KBBI, perbudakan ini adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.

Nah, budak ini nantinya akan dijadikan buruh kerja paksa atau wajib kerja. Fenomena anak kerja paksa ini tentunya bukan hal baru, dimana kerja paksa ini ialah semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang dengan ancaman hukuman apapun karena orang tersebut tidak menyediakan diri secara sukarela untuk bekerja.

Padahal, kerja paksa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sesuai dengan UU No 12 Tahun 2005, Pasal 8 Hak untuk tidak diperbudak (larangan segala bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerja paksa).

Penghapusan Kerja Paksa Sesuai Konvensi ILO No.109

Konvensi ini meminta setiap negara anggota ILO untuk menghapuskan dan melarang kerja paksa yang digunakan sebagai berikut ini:

  1. Alat penekanan atau pendidikan politik atau sebagai hukuman atas pemahaman atau
  2. Pengungkapan pandangan politik atau ideologi yang bertentangan dengan sistem politik, sosial, dan ekonomi yang berlaku;
  3. Cara mengerahkan dan menggunakan tenaga kerja untuk tujuan pembangunan ekonomi;
  4. Alat untuk mendisiplinkan pekerja;
  5. Hukuman atas keikutsertaan dalam pemogokan;
  6. Cara melakukan diskriminasi atas dasar ras, sosial, kebangsaan, atau agama.

Tidak Termasuk Kerja Paksa

Selain mengetahui kerja paksa, ketahui juga apa pekerjaan yang tidak termasuk kerja paksa, yuk! Menurut Konvesi ILO Nomor 105, berikut ini adalah macam-macamnya:

  1. Setiap pekerjaan atau jasa yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang wajib dinas militer untuk pekerjaan yang khusus bersifat militer
  2. Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan sebagian dari kewajiban biasa warga negara dari penduduk suatu negara yang merdeka sepenuhnya
  3. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan pada setiap orang sebagai akibat keputusan pengadilan dengan ketentuan bahwa pekerjaan atau jasa tersebut dilaksanakan di bawah perintah dan pengawasan pejabat pemerintah dan orang tersebut tidak disewa atau ditempatkan untuk digunakan oleh perorangan secara pribadi, perusahaan atau perkumpulan.
  4. Setiap pekerjaan atau jasa yang dipaksakan dalam keadaan darurat, ialah dalam keadaan perang atau bencana atau bencana yang mengancam dan dapat membahayakan keadaan kehidupan atau keselamatan dari seluruh atau sebagian penduduk.
  5. Tugas kemasyarakatan dalam bentuk kecil semacam yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut secara langsung dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai kewajiban yang biasa dari warga negara yang dibebankan pada anggota masyarakat, dengan ketentuan bahwa anggota masyarakat atau wakil mereka mempunyai hak untuk dimintakan pendapat tentang keperluan pekerjaan itu.

Jangan sampai menjadi oknum yang melakukan eksploitasi terhadap anak, ya! Beranilah melaporkan ke pihak berwenang jika kamu melihat tindak eksploitasi terhadap anak. Anak harus dilindungi. Selamat Memperingati Hari Anak Nasional, semoga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak!

Sumber:

https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-011441409/angka-kemiskinan-di-indonesia-alami-peningkatan-kawasan-berikut-jadi-penyumbang-terbesar#:~:text=Jumlah%20ini%20naik%201%2C13,82%20persen%20dari%20total%20penduduk.

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf

https://seruyankab.go.id/hari-anak-nasional/

Share to your beloved people

Leave a Reply

3 × two =