Dirgahayu Bhayangkara, Inilah Sejarah Perjalanan Adanya Bhayangkara

Indonesia pada hari ini memperingati Hut ke-75 Bhayangkara, kamu pastinya mengira Hari Bhayangkara sebagai awal berdirinya Kepolisian RI (Polri), ya? Tidak, peringatan ini bukanlah awal berdirinya Polri. Hari Bhayangkara ialah Hari Kepolisian Nasional yang berasal dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perspres) Nomor 11 Tahun 1946.

Apa yang ada di dalam aturan tersebut?

Nah, aturan ini menyatakan persatuan kepolisian yang tadinya terpisah antara kepolisian daerah menjadi satu kesatuan nasional. Kepolisian ini jadi bertanggung jawab langsung pada pimpinan tertinggi negara, yaitu presiden.

Asal kata Bhayangkara

Perlu kamu ketahui, istilah Bhayangkara ini berasal dari nama pasukan elite yang pernah dipimpin oleh Mahapatih Gadjah Mada pada zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14 Masehi. Istilahnya sendiri sangat melekat dengan institusi Polri seiring berlakunya Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang ditekankan oleh Presiden Soekarno. 

Gadjah Mada mengawali kariernya pada 1313 sebagai prajurit yang kemudian ditunjuk menjadi komandan Bhayangkara, atau pengawal raja. Di bawah komando dari Gadjah Mada, pasukan Bhayangkara pun menjadi sangat solid. 

Gadjah Mada memang menanamkan 4 prinsip yang dapat disebut juga Catur Prasetya pada timnya, yang berbunyi: 

1. Satya Haprabu (setia kepada pemimpin negara) 

2. Hanyaken Musuh (mengenyahkan musuh-musuh negara) 

3. Gineung Pratidina (mempertahankan negara) 

4. Tan Satrisna (sepenuh hati dalam bertugas) 

Akhirnya hal ini menjadi Landasan Kerja Kepolisian RI yang diresmikan pada tanggal 4 April 1961. Gadjah Mada yang memimpin kesatuan Bhayangkara pun berhasil mencegah ancaman dan pemberontakan terhadap kekuasaan Majapahit, serta menjaga ketentraman warga (Purwadi, 2007) 

Makanya, penting untuk mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Catur Prasetya untuk selalu menjalankan tugas, mempertahankan negara, setia kepada pemimpin negara, serta mengenyahkan musuh-musuh negara. 

Pasukan Di Masa Kolonial

Tahukah kamu? Pembentukan pasukan keamanan ternyata diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu, lho!

Pada 1867 bahkan sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan. Nah, wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung).

Pada masa Hindia-Belanda ternyata juga terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, berikut beberapa daftarnya:

1.       veld politie (polisi lapangan),

2.       stands politie (polisi kota),

3.       cultur politie (polisi pertanian),

4.       bestuurs politie (polisi pamong praja),

5.       hood agent (bintara),

6.       inspekteur van politie,

7.       commisaris van politie.

Tapi ternyata pribumi dilarang untuk menjabat pada beberapa posisi, lho. Diantaranya yaitu hood agent, inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Jadi, untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.

Cikal-bakal terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian modern Hindia Belanda dibentuk antara 1897-1920, ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, saat masa pendudukan Jepang inilah wilayah kepolisian Indonesia terbagi dalam beberapa wilayah.

Berikut inilah pembagiannya:

–        Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta,

–        Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi,

–        Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar,

–        Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Kalau zaman Belanda kepolisian hanya mengizinkan jabatan tinggi diisi oleh orang-orang Belanda, lain halnya saat di zaman Jepang, kepolisian dipimpin oleh warga Indonesia, lho. Kendati demikian, meski menjadi pemimpin, orang pribumi masih didampingi pejabat Jepang yang pada praktiknya lebih memegang kuasa.

Awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara. Mereka yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi. Kalau masalah operasional, tentu saja bertanggung jawabnya kepada Jaksa Agung.

Selanjutnya, setelah terbitnya PP Nomor 11 Tahun 1946, kepolisian negara bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Makanya, 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Dirgahayu Hari Bhayangkara yang ke-75! 

Sumber: 

https://tirto.id/sejarah-hari-bhayangkara-1-juli-dan-hut-polri-ke-74-tahun-2020-fMJM

https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/01/083601465/apa-itu-hari-bhayangkara-dan-sejarah-di-balik-penetapannya?page=all

Share to your beloved people

Leave a Reply

nineteen − fifteen =